Kesetaraan dalam Pendidikan – Pendidikan untuk Kesetaraan

Seperti telah disebutkan pada kesimpulan sub pokok pertama, masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa kesuksesan dalam pendidikan adalah pra-syarat untuk mencapai kesuksesan dalam masyarakat. Berkaitan dengan pandangan ini kaum egalitarian menilai bahwa sistem pendidikan dewasa ini tidak adil karena hanya menguntungkan anak dari ‘masyarakat/keluarga kelas menengah’ (middle-class) saja. Sistem pendidikan seperti ini akan menghalangi anak dari kaum buruh (working-class) untuk mencapai kesetaraan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini mereka mengusulkan supaya pemerintah mensubsidi keluarga kaum buruh agar anak-anaknya dapat bersekolah. Asumsi mereka adalah bahwa anak-anak dari keluarga kaum buruh tidak mampu mengikuti pelajaran karena konsentrasi mereka tersita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka wajarlah bila pemerintah memberi subsidi kepada mereka. David Cooper menolak pandangan ini berdasarkan argumentasi berikut:

1)      Ia mengutip hasil penelitian Christopher Jencks tentang siswa-siswi Amerika Serikat pada tahun 1960. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh besar dalam menentukan kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi siswa. Fakta lapangan ini membuktikan bahwa tuntutan kesetaraan dalam pendidikan tidak dengan sendirinya melahirkan kesetaraan status sosial ekonomi dalam masyarakat.[1]

2)      Seandainya faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan perbedaan pendidikan yang diperoleh siswa, maka cara untuk mencapai kesetaraan dalam pendidikan adalah dengan membangun sekolah yang sesuai bagi semua siswa tanpa membedakan latar belakang ekonominya. Lagi pula, berhasil tidaknya siswa dalam pendidikan lebih banyak ditentukan oleh faktor internal pendidikan seperti mutu pengajaran, kurikulum dan kemampuan siswa. [2]

3)      Ia juga menolak doktrin kesetaraan ‘distribusi kebutuhan manusia’ (distribution of human goods). Doktrin ini berpendapat bahwa perbedaan dalam dunia pendidikan dapat diatasi bila kebutuhan manusia dapat dipenuhi sehingga setiap orang dapat berkonsentrasi penuh untuk melanjutkan pendidikan. Pandangan ini mengandaikan  bahwa orang yang tidak sibuk dengan kebutuhan sehari-hari dengan sendirinya akan mendapat kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Padahal dalam kenyataannya banyak anak yang berasal dari keluarga yang mampu tidak sanggup menyelesaikan pendidikannya.[3]

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah:  kesetaraan dalam pendidikan tidak merupakan jaminan untuk  menciptakan kesetaraan status sosial-ekonomi dalam masyarakat. Demikian juga sebaliknya kesetaraan status sosial-ekonomi tidak menjamin kesetaraan dalam pendidikan. Jika kaum egalitarian tetap ingin mempertahankan pandangan di atas maka mereka harus mengajukan tuntutan yang lebih tegas yakni kebijakan ‘pemerataan’ (levelling) di segala bidang. Apakah kebijakan pemerataan dapat dijuwudkan? Pertanyaan ini mengantar kita pada pembahasan berikut.


[1] Cooper, David E., op. cit., hlm. 9.
[2] Idem.
[3] Ibid., hlm. 12.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: