Pemerataan (Levelling )

Jika kaum egalitarian tetap bersikukuh pada tuntutan kesetaraan maka mereka harus memenuhi syarat yang diminta oleh David Cooper sebagaimana tertulis berikut ini :

“…kesetaraan kesempatan untuk sekolah; kesetaraan sumber-sumber pendidikan yang diberikan kepada  siswa, sistem pendidikan yang mendukung kesetaraan, kesetaraan mutu pendidikan yang diterima siswa”.[1]

Artinya, kaum egalitarian harus menuntut kebijakan pemerataan dalam semua bidang tersebut.  Dasar kebijakan ini adalah ‘prinsip sama rata’, artinya,  besar-kecilnya (sesuatu) yang diperoleh seseorang tergantung dari besar-kecilnya yang diperoleh orang lain.[2] Untuk mewujudkan tuntutan ini kaum egalitarian mengusulkan adanya sekolah tanpa ‘kelas’. Kelas-kelas dalam sekolah tidak dibagi berdasarkan umur dan kemampuan siswa. Dengan demikian, sistem sekolah seperti ini memungkinkan semua siswa mendapat pelajaran yang sama. Tapi, dengan sinis David Cooper mengatakan bahwa mereka tidak akan mampu berbuat banyak kecuali membuat setumpuk daftar pemerataan saja. Keberatan ini dapat dilihat dalam alasan berikut ini :

1)      “…setiap tuntutan kesetaraan dengan sendirinya akan menciptakan ketidaksetaraan baru.”[3] Misalnya, kebijakan pajak progressif diterapkan untuk menciptakaan kesetaraan dalam ‘pendapatan bersih’ tapi di sisi lain persentasi pajak yang diberikan tentu saja semakin berbeda. Hal yang sama terjadi dalam dunia pendidikan, misalnya, pembangunan sekolah khusus bagi anak-anak dari keluarga jutawan. Di satu sisi sekolah ini mampu mewujudkan tuntutan kesetaraan, yakni semua siswanya berasal dari latar belakang ekonomi yang sama, yakni keluarga jutawan. Di sisi lain pembangunan sekolah khusus seperti itu menciptakan perbedaan yang semakin lebar antara siswa yang berasal dari keluarga kelas menengah  dengan siswa yang berasal dari keluarga kaum buruh.

2)      Prinsip ‘sama rata’ hanya merupakan ‘syarat yang perlu’ (necessary condition) bukan ‘syarat yang memadai’ ( sufficient condition). Sebab, prinsip tersebut tidak menjelaskan apa yang ‘diratakan’ dan bagaimana cara ‘meratakannya’. Jika tolak ukur ini diterapkan pada kebijakan pendidikan, maka  baik siswa yang berasal dari keluarga miskin maupun siswa yang berasal dari keluarga kaya akan menempuh pendidikan di sekolah yang sesuai dengan kemampuan ekonominya. Bila demikian, keduanya (anak dari kelurga kaya dan anak dari keluarga miskin) berada dalam keadaan ‘setara’ yakni mereka sama-sama menempuh pendidikan di sekolah yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. [4]

3)      Kaum egalitarian menggolongkan sekolah tanpa ‘kelas’ sebagai bentuk pemerataan untuk mencapai kesetaraan, padahal bentuk sekolah seperti ini hanya menguntungkan anak dari keluarga kaya. Sebab, pada kenyataannya jumlah siswa yang berasal dari kelas menengah tetap lebih banyak daripada siswa yang berasal dari kaum buruh.[5]

Ketiga alasan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerataan sebagaimana diharapkan oleh kaum egalitarian  terbukti tidak mampu menciptakan kesetaraan dalam pendidikan. Jika kaum egalitarian tetap bersikukuh untuk mempertahankan kebijakan pemerataan tersebut, minimal mereka harus memiliki dua syarat berikut ini:

1)      Menetapkan prinsip-prinsip egalitarianisme yang mendasari setiap kebijakan pemerataan.

2)      Menentukan lebih dahulu paradigma berpikir tentang egalitarianisme kemudian mengajukan tuntutan egalitarianisme sesuai dengan  paradigma tersebut. Jika paradigma berpikirnya adalah kesetaraan ekonomi, maka kaum egalitaraian dapat menuntut kesetaraan pendapatan, kekayaan atau harta benda.[6]

Kedua syarat ini memberi peluang bagi kaum egalitarian untuk mengajukan prinsip yang mendasari tuntutan kesetaraan berdasarkan pemerataan. Apakah prinsip itu dapat ditemukan?  Pertanyaan ini akan mengantar kita pada bahasan yang berikut.


[1] Cooper, David E., op. cit., hlm. 16 ( …equality of educational opportunity; equality in the educational resources devoted to children; greater use of the educational system to promote the equalities of the previous paragraph; greater equality in the quality of education received. )

[2] Ibid., hlm. 14  (some should receive more/less because others receive more/less)).

[3] Idem. (.. that each equality demanded carries an inequality with it).

[4] Cooper, David E., op. cit., hlm.13.

[5] Ibid., hlm. 16.

[5] Ibid., hlm. 17.

[6] Cooper, David E., op. cit., hlm. 17.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: