Pinsip-prinsip Egalitarian

Untuk menjawab pertanyaan di atas David Cooper memaparkan beberapa prinsip egalitarianisme yang banyak dipakai untuk mendasari tuntutan kesetaraan. Satu demi satu prinsip itu akan dibahas dan disaring sampai tinggal hanya satu prinsip saja yang menurutnya dapat dijadikan sebagai prinsip yang mendasari tuntutan kesetaraan.

5.1 Prinsip Kegunaan (Principle of Utility)

Prinsip ini menekankan kegunaan atau manfaat sebagai tolak ukur untuk menilai dan mengambil keputusan. Suatu tindakan atau keputusan dikatakan berguna bila semakin banyak orang yang mendapat keuntungan dari tindakan tersebut.

Prinsip ini berkaitan erat dengan dua premis yakni: pertama, manusia memiliki kemampuan yang sama untuk ‘mengambil manfaat’ (extracting utility) seperti kebahagiaan;  rasa  senang dari  sesuatu yang  pada dasarnya memberikan manfaat seperti pendapatan, status dan apa saja (utility goods). Kedua, hal-hal seperti itu (pendapatan, status) ‘akan cenderung mengalami kekurangan manfaat’ (subject to diminishing marginal utility) bila telah  mencapai  tahap  yang  maksimum. Dengan demikian wajarlah bila seseorang yang memiliki utility goods dalam jumlah yang berlebihan memberikannya kepada orang yang berada dalam kekurangan utility goods tertentu.[1]

David Cooper menyajikan beberapa alasan untuk menolak prinsip dan kedua premis tersebut :

1)      Prinsip utilitas hanya mampu memenuhi ‘syarat yang perlu’ (necessary condition) sebagai prinsip egalitarianisme. Sebab prinsip ini hanya berlaku bagi kebutuhan dasar manusia. Tapi untuk kebutuhan yang lebih tinggi manusia mempunyai selera dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, prinsip ini tidak dapat memenuhi syarat prinsip egalitarianisme karena tidak mampu mencapai kesetaraan maksimum sebagaimana diharapkan oleh kaum egalitarian.

2)      Premis yang mengatakan bahwa kebahagiaan atau rasa puas akan berkurang bila telah mencapai tingkat maksimum ternyata tidak terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kenaikan gaji 10 persen belum tentu memberi kebahagiaan lebih besar bagi mereka yang berpenghasilan satu juta rupiah daripada mereka yang berpenghasilan delapan ratus ribu rupiah. Atau, seorang perokok tidak akan membedakan antara kepuasaan rokok yang kesembilan dan keduapuluh. Jadi, kenaikan pendapatan (atau bertambahnya jumlah rokok yang diisap) tidak dengan sendirinya mengurangi kebahagiaan  atau rasa puas bahkan dapat saja terjadi yang sebaliknya.[2]

3)      Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mencapai kebahagiaan, kepuasaan, kesenangan atau yang sejenisnya. Misalnya, banyak remaja yang melacurkan dirinya hanya untuk membeli pakaian atau perhiasan (pakaian, perhiasan memberikan rasa puas, bangga). Atau, seorang  mantan pejabat dapat saja menghabiskan uangnya hanya demi  penampilan (penampilan memberi rasa bangga, hormat).

Lalu bagaimanakah pengaruh prinsip tersebut terhadap pendidikan? Prinsip ini tidak dapat diterapkan karena setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda untuk menyerap bahan pelajaran. Pada umumnya anak yang lebih pandai cenderung mencari dan mencari pengetahuan yang baru. Mereka seakan-akan tidak pernah puas dengan apa yang telah mereka miliki. Maka adalah wajar bila guru atau sekolah lebih memperhatikan siswa yang memiliki keingintahuan yang lebih besar daripada siswa yang pasif. Dalam konteks inilah siswa yang  pandai akan mendapat keuntungan  lebih besar daripada siswa yang tidak pandai. Keuntungan ini bersifat personal sehingga tidak dapat dibagikan kepada orang lain sama seperti membagi rata pendapatan.

Jika Prinsip Kegunaan tetap dipaksakan, maka kita hanya dapat menuntut kesetaraan dalam penyediaan sarana pendidikan. Agar sarana pendidikan dapat setara maka faktor-faktor non-pendidikan seperti pendapatan masyarakat juga harus setara. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi.[3]

5.2 Prinsip Akal Murni (Principle of Pure Reason)

Menurut prinsip ini, suatu tindakan hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Artinya, A tidak akan diperlakukan dengan cara yang berbeda/sama dengan B kecuali bila ditemukan adanya perbedaan/persamaan antara keduanya. Prinsip ini kerap digunakan untuk menentang perlakuan diskriminatif, perlakuan sewenang-wenang atau prasangka buruk.

Prinsip ini tidak memadai sebagai prinsip egalitarianisme karena:

1)      Sekalipun semua orang menentang perlakuan diskriminatif atau prasangka buruk terhadap orang lain, namun hal itu tidak berarti bahwa ada ‘kesepakatan mendasar’ (substantive agreement) di antara mereka. Dalam kenyataannya, setiap orang memiliki tingkat penolakan yang berbeda-beda terhadap perlakuan itu.[4]

  1. 2)      Perilaku diskriminatif kerap ditentukan oleh perasaan subjektif sehingga sulit dipersalahkan. Misalnya, seorang pedagang bunga tidak dapat dituduh memperlakukan para pelanggannya secara diskriminatif bila kepada seorang  gadis ia tersenyum ramah sementara kepada seorang bapak tua dia tidak tersenyum. Atau, seorang pemuda tidak dapat dituduh melakukan tindakan diskriminatif bila ia mengungkapkan cintanya pada gadis tertentu dan bukan pada gadis yang lain sekalipun ia tidak dapat menjelaskan perbedaan yang terdapat dalam diri gadis-gadis itu?

Bagaimana hal ini dapat dijelaskan dalam konteks pendidikan? Sekolah tidak melakukan penilain diskriminatif berdasarkan perasaan tetapi berdasarkan tujuan pendidikan. Namun tidak berarti bahwa prinsip ini dapat dijadikan sebagai prinsip egalitarianisme dalam pendidikan karena:

1)      Kaum egalitarian menuntut agar sekolah tidak hanya menguntungkan siswa yang cemerlang. Sementara Prinsip Akal Murni akan mengatakan bahwa sekolah harus memperlakukan anak sesuai dengan kepandaiannya. Maka tentu saja anak yang cemerlang akan selalu lebih beruntung.

2)      Kaum egalitarian menuntut kebijakan pembauran sosial (social-mixing) di universitas. Tuntutan ini mengandaikan bahwa latar belakang sosial dan ekonomi tidak berpengaruh dalam penerimaan untuk masuk universitas. Sementara Prinsip Akal Murni akan mengatakan sebaliknya yakni bahwa perbedaan sosial dan ekonomi turut menentukan apakah seorang calon siswa dapat diterima atau tidak.[5]

5.3 Prinsip Keadilan ( Principle of Justice)

Ciri khas prinsip ini adalah menentang ketidakadilan. Ketidakadilan dapat berupa pelanggaran hukum atau kebijakan yang salah sehingga ada pihak yang dirugikan.

Pinsip ini tidak dapat dijadikan sebagai prinsip egalitarianisme karena tuntutan kesetaraan bukan masalah keadilan atau ketidakadilan. Misalnya, dosen A mendapat gaji satu juta rupiah ; dosen B mendapat gaji satu setengah juta rupiah. Dosen A tidak berhak menuntut kenaikan gaji sebesar dosen B (satu setengah juta rupiah), sebelum ia mampu membuktikan bahwa ia memiliki kepandaian serta pengalaman yang sama dengan dosen B. Perbedaan pada diri penuntut ( antara dosen A- B) tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut keadilan. Sejalan dengan argumentasi tersebut,  ia mengutip pendapat Robert Nozick yang mengatakan bahwa keadilan atau pendapatan tergantung dari bagaimana pendapatan itu diperoleh. Artinya, ketidakadilan hanya dapat diatasi  dengan mencari penyebab ketidakadilan itu.

5.4 Prinsip Perbedaan (Difference Principle)

Dari semua prinsip yang telah dibahas prinsip inilah yang memenuhi syarat sebagai prinsip egalitarianisme. Prinsip ini dikutip dari pemikiran John Rawls tentang Teori Keadilan. Salah satu syarat keadilan menurut Rawls adalah terpenuhinya Prinsip Perbedaan. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi dalam masyarakat harus ditata sedemikian rupa sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil pada akhirnya akan memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi mereka yang paling tidak  beruntung.[6] Yang dimaksud dengan ‘mereka yang paling tidak beruntung’ adalah masyarakat atau sekelompok masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk menggapai status sosial dan ekonomi yang lebih baik. Untuk menjamin terlaksananya keadilan dalam masyarakat Rawls menempatkan individu dalam ‘kedudukan asali’ (the original position) saat sebuah kebijakan distribusi kebutuhan dilakukan. Kedudukan asali berarti keadaan di mana individu atau kelompok tidak mengtahui kedudukan, status sosial, kekuatan, nasib atau kecerdasannya. Dengan kata lain, mereka berada dibawah ‘tabir ketidaktahuan’ (veil of ignorance). Jika prinsip ini diabaikan maka besar kemungkinan kriteria distribusi akan ditentukan oleh kekuatan atau kelemahan yang dimiliki oleh individu. Misalnya, orang yang mengandalkan pikiran atau tenaga cenderung menetapkan kriteria distribusi berdasarkan apa yang mereka miliki yakni, pikiran atau tenaga.

Prinsip ini mengandung suatu pengandaian yang pantas dicatat, yakni : masyarakat terlebih dahulu harus memiliki potensi untuk melakukan distribusi kebutuhan atau penghasilan. Artinya, segala sesuatu (kebutuhan atau penghasilan) yang hendak dibagikan harus terlebih dahulu terdapat dalam jumlah yang besar.

David Cooper memilih Prinsip Perbedaan sebagai prinsip egalitarianisme karena[7] :

1)      Prinsip ini mudah dan sederhana.

2)      Dalam waktu singkat prinsip ini telah memperlihatkan pengaruh yang luas.

3)      Prinsip ini merupakan rumusan dasar bagi  prinsip egalitarianisme yang lebih luas.

Pemilihan prinsip ini masih bersifat sementara karena dalam pada bab yang  berikutnya David Cooper akan memperlihatkan sisi lemah prinsip ini sehingga tidak dapat dijadikan sebagai prinsip kesetaraan dalam pendidikan.


[1] Cooper, David ., op. cit., hlm. 18.
[2] Cooper, David E., op.. cit., hlm. 17.
[3] Ibid., hlm. 19.
[4] Ibid, hlm. 20.
[5] Cooper, David E., op.cit. hlm. 22
[6] Cooper, David E., op. cit., hlm. 25.
[7] Cooper, David E., op. cit., hlm. 28.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: