Realitas dan Retorika

David Cooper mengawali pembahasan mengenai egalitarianisme dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang akan menjadi fokus pembahasan kesetaraan dalam pendidikan:

… Mengapa topik ‘kesetaraan’ selalu menjadi agenda utama  dalam perdebatan dan kebijakan pendidikan?[1]

Ia mengajukan pertanyaan ini karena banyak ‘kaum egalitarian’[2] semata-mata menuntut kesetaraan dalam pendidikan tanpa memberikan alasan yang jelas. Baik Brian Simon maupun A.H. Halsey, yang berkecimpung dalam ilmu sosial berpendapat bahwa pendidikan harus mampu menciptakan kesetaraan dalam masyarakat. Demikian juga dengan Crosland dan Boyle, ‘praktisi politik’ (politicians) mengatakan bahwa harus ada kesempatan yang sama untuk menjadi pandai. Para guru yang tergabung dalam perkumpulan Rank and File menuntut  kenaikan anggaran pendidikan, sekolah yang gratis dan gaji guru yang merata sebagai syarat untuk mencapai kesetaraan dalam pendidikan. Ada juga kalangan yang menuntut penghapusan diskriminasi sosial-ekonomi dan ras dalam pendidikan, golongan minoritas lebih diperhatikan, universitas bebas biaya, sekolah tanpa pembagian kelas dan kehadiran siswa dalam kongres. Tuntutan itu  masih tergolong lunak dibandingkan dengan tuntutan kesetaraan yang bernada sinis dan  kekiri-kirian  dari penganjur pembaharuan pendidikan dari Amerika Latin, Ivan Illich. Ia menuntut penghapusan sekolah-sekolah untuk mencapai kesetaraan dalam masyarakat. Sebab, sekolah hanya memberikan keuntungan bagi minoritas elit masyarakat saja.[3]

Sepintas lalu tuntutan-tuntutan ini merupakan tuntutan egalitarianisme tetapi bila diteliti lebih jauh akan ditemukan beberapa kekeliruan seperti terlihat berikut ini :

1)      Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa pernyataan  yang berbentuk ‘Harus ada kesetaraan X’[4] adalah bentuk egalitarianisme. Padahal untuk menentukan  apakah  prinsip tersebut berbentuk egalitarianisme atau tidak tergantung pada apa yang dimaksud dengan  X. Apakah X yang dimaksud oleh seseorang sesuai dengan X yang dimaksud oleh orang lain? Yang tak kalah pentingnya adalah mengetahui bagaimana caranya memperoleh X tersebut.[5]

2)      Banyak orang yang beranggapan bahwa bila suatu kebijakan bertujuan untuk mencapai kesetaraan maka kebijakan itu bersifat egaliter. Maka orang yang menuntut kesetaraan disebut egalitarian. Padahal tidak dengan sendirinya orang yang mengharapkan kesetaraan dalam pendidikan dapat disebut egalitarian. Sebab mereka harus menjelaskan apa yang hendak disetarakan dan bagaimana cara mencapainya.

3)      Para penganjur egalitarianisme kerap mengacaukan tuntutan akan ‘kesetaraan hak’ (equality in rights) dengan ‘kesetaraan subjek’ (equality of subject).  Misalnya, jika Mary, Ricard dan Charles mempunyai hak yang sama untuk masuk ke sekolah dasar, maka yang sama adalah ‘kesetaraan hak’ mereka dan bukan ‘kesetaraan diri mereka’. Setiap anak memiliki hak untuk masuk sekolah. Pernyataan ini tidak menyatakan  bahwa setiap anak berhak masuk di sekolah yang sama. Pernyataan ini juga tidak menuntut bahwa setiap anak akan mendapatkan tingkat pengetahuan yang sama.

4)      Praktisi pendidikan yang menganut egalitarianisme kerap mencampuradukkan masalah ketidaksetaraan sosial dengan ketidaksetaraan pendidikan. Misalnya, mereka menuntut ‘kesempatan yang sama dalam pendidikan’ (equal educational opportunity) tanpa memperhatikan perbedaan letak geografis yang menghalangi siswa untuk mendapat pendidikan. Mereka menuntut agar siswa di kota dan di desa mendapat pendidikan yang sama Tuntutan seperti ini tentu saja sulit untuk dipenuhi.

5)      Kebijakan pemerintah kerap dinilai sebagai kebijakan egalitarianisme. Misalnya, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin agar mereka mampu memenuhi kebutuhan  hidup mereka yang paling dasariah. Kaum egalitarian menilai kebijakan itu sebagai kebijakan demi kesetaraan sosial, padahal pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk itu

6)      Ada juga yang berpikiran simplistis dengan menuntut penghapusan sekolah  karena, menurut mereka sekolah hanya melahirkan pertentangan sosial. Mereka beranggapan bahwa bila tidak ada sekolah maka akan terwujud kesetaraan dalam masyarakat. Tuntutan akan kesetaraan seperti ini tentu bukan jalan  keluar untuk mengatasi perbedaan sosial dalam masyarakat. [6]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa David Cooper menilai tuntutan egalitarianisme bersifat retoris yang tidak jelas maksudnya. Kalaupun ada tuntutan itu sulit diwujudkan dalam kenyataan. Kesimpulan ini jelas-jelas menegasikan anggapan orang selama ini bahwa pendidikan dapat menciptakan kesetaraan status sosial ekonomi dalam masyarakat. Kesimpulan terakhir ini akan segera dibahas secara lebih mendalam pada sub pokok berikut.


[1] why has it become the dominant motif in educational debate and policy? (Cooper, David E., 1980, Illusions of Equality, London: Routledge & Kegan Paul, hlm.1.)

[2] Mereka yang menuntut kesetaraan disebut kaum egalitarian.

[3] Ibid., hlm. 3.

[4] Cooper, David E., op. cit., hlm. 4 (There should be equality of X ).

[5] Ibid., hlm. 5.

[6] Cooper, David E., op. cit.,  hlm. 7.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: