Rangkuman

Argumentasi-argumentasi yang diajukan dalam buku Ilusi-ilusi Kesetaraan dalam Pendidikan bertujuan untuk menolak tuntutan kesetaraan dalam pendidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tuntutan kesetaraan dalam pendidikan tidak realistis dan sulit diwujudkan. Kaum egalitarian tidak mendeskripsikan unsur-unsur pendidikan yang hendak disetarakan. Mereka tidak membedakan antara kesetaraan hasil yang diharapkan dari setiap lulusan; kesetaraan materi yang diperoleh siswa dan kesetaraan kemampuan siswa[1]. Mereka beranggapan bahwa melakukan pemerataan pada salah satu sisi akan menciptakan kesetaraan pada semua sisi.

Jika kesetaraan dalam pendidikan tidak mungkin tercapai, bagaimana caranya menyikapi ketidaksetaraan yang ada? Ketidaksetaraan dalam pendidikan bukan merupakan gambaran ketidakadilan sosial. Sebab, ketidaksetaraan dalam pendidikan ditentukan oleh tingkat kecerdasaan siswa. Hal ini perlu digarisbawahi karena banyak kaum egalitarian yang beranggapan bahwa kesenjangan sosial dalam masyarakat bersumber pada pendidikan. Kesenjangan sosial terjadi karena pendidikan lebih menguntungkan ‘si kaya’ daripada ‘si miskin’.

Tuduhan di atas tidak dapat dibenarkan. Keuntungan ini sudah mereka peroleh semata-mata karena mereka layak untuk mendapatkannya. Penelitian membuktikan bahwa pengaruh keluarga selama pra-sekolah sangat berpengaruh dalam pendidikan anak. Dalam konteks inilah siswa yang berasal dari keluarga kelas menengah lebih beruntung karena mereka dididik dengan lebih baik daripada siswa yang berasal dari keluarga kaum buruh.

Tingkat kegagalan siswa yang berasal dari kaum buruh lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang berasal dari masyarakat kelas menengah. Hal ini terjadi karena siswa yang berasal dari kelas buruh tidak sanggup mengikuti pelajaran yang diberikan. Kaum egalitarian mengatakan bahwa kegagalan tersebut terjadi karena materi pelajaran di sekolah merupakan refleksi kebudayaan masyarakat kelas menengah. Argumentasi ini tentu saja tidak benar. Sebab, pengetahuan yang terkandung dalam setiap mata pelajaran merupakan pengetahuan yang berlaku secara umum. Dalam pengertian inilah kurikulum yang dipakai dewasa ini merupakan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan pendidikan dan kemampuan siswa pada umumnya. Setiap perubahan kurikulum hanya dapat diterapkan bila perubahan itu dapat diikuti oleh mayoritas siswa yang memiliki tingkat kemampuan rata-rata, tanpa mengabaikan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata.

Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari situasi dan perkembangan masyarakat. Pendidikan harus mempersiapkan siswanya agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu sekolah harus memasukkan materi-materi kebudayaan modern ke dalam kurikulum pendidikan. Dalam konteks inilah kaum egalitarian menuduh bahwa sekolah kehilangan fungsinya sebagai tameng moralitas siswa. Menurut mereka, sekolah harus mampu membendung pengaruh buruk modernitas yang membanjiri dunia kaum muda. Untuk mengatasi masalah tersebut mereka mengusulkan supaya diadakan penambahan materi pendidikan moral dalam kurikulum. Secara teoritis usulan ini dapat diterima, tetapi dalam prakteknya usulan tersebut menghadapi dilema. Sebab, setiap perubahan kurikulum harus diikuti dengan perubahan kemampuan siswa. Apalah gunanya kurikulum yang bermutu tinggi bila hanya sebagian kecil siswa yang sanggup mengikutinya.

Tuntutan pembauran sosial dalam sekolah sebagai cikal-bakal masyarakat harmonis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pembauran sosial tidak dengan sendirinya menciptakan masyarakat yang harmonis. Penekanan pada harmonisasi dapat menjadi bumerang bagi individualitas siswa. Siswa yang merasa ditekan untuk mengikuti pola umum yang ditetapkan akan memberontak untuk mewujudkan individualitasnya. Sekolah akan ‘membuang’ siswa yang tidak mengikuti arus harmonisasi dalam sekolah. Siswa seperti ini memiliki potensi besar untuk menjadi pengacau dalam masyarakat.

Akhirnya, tuntutan kesetaraan dalam pendidikan hanya dapat dipenuhi dalam tuntutan mutu minimal. Setiap siswa harus mampu melewati standar mutu yang ditetapkan. Standar mutu itu sendiri merupakan standar mutu yang diperkirakan dapat dicapai oleh mayoritas siswa. Sementara tuntutan mutu terbaik selalu bersifat fakultatif.


[1] Lih. gambar 1, hlm. v.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: